Way Kambas,radarsidoarjo.site – Di tengah hamparan hijau Taman Nasional Way Kambas (TNWK), suara penolakan perlahan menguat. Para tokoh adat bersama masyarakat setempat berdiri dalam satu sikap, menolak rencana perubahan zona hutan yang dinilai berpotensi mengubah wajah alam dan mengganggu kelangsungan hidup satwa di dalamnya.
Ssaat di konfirmasi melalui telp seluler, salah satu pengelola rencana perubahan zona inti yang enggan menyebut namanya, membenarkan adanya rencana perubahan zona inti tersebut.
“Iya memang benar akan ada perubahan zona inti yang saya belum tau titiknya dimana.
Dan perubahan zona itu bertujuan, pertama akan melakukan rehab terhadap hutan yang gundul,dua kedepannya akan jadikan obyek wisata internasional”.ungkapnya.
Bagi masyarakat adat, TNWK bukan sekadar kawasan konservasi. Hutan itu adalah ruang hidup yang menyimpan sejarah, nilai budaya, serta hubungan spiritual antara manusia dan alam. Setiap jengkal tanah dianggap memiliki makna, setiap suara satwa dianggap sebagai bagian dari harmoni yang harus dijaga.
Oleh karena itu, wacana perubahan zona dipandang sebagai ancaman yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga kultural.
Para tokoh adat mengingatkan bahwa perubahan zona dapat membuka peluang aktivitas yang berpotensi merusak, termasuk alih fungsi lahan yang menggeser batas-batas ekologis yang selama ini terjaga.
Mereka menekankan bahwa TNWK selama ini menjadi benteng terakhir bagi sejumlah satwa langka, seperti gajah sumatra dan harimau sumatra, yang keberadaannya sangat bergantung pada kondisi habitat yang stabil dan aman.
Masyarakat menilai perubahan zona akan meningkatkan upaya konservasi, dan Gangguan terhadap habitat, apa pun, diyakini dapat memicu meningkatnya konflik satwa-manusia serta menurunkan kualitas ekosistem yang telah lama menjadi penyangga kehidupan daerah sekitar.
Melalui pernyataan bersama, tokoh adat kampung labuhan ratu dan kampung raja basa lama, warga mendesak pemerintah serta pihak yang berwenang untuk meninjau kembali rencana tersebut.
Mereka berharap proses pengambilan kebijakan memperhatikan kepentingan ekologis, nilai budaya, dan prinsip kematian yang menjadi dasar pengelolaan taman nasional bukan berdasarkan kepentingan para pebisnis wisata.
Saat di konfirmasi oleb awak media tokoh adat sekaligus sebagai sekretaris LSM GMBi distrik lampung timur taufan jaya negara glr pangeran gumatti rajo mengatakan,
Saya sebagai wakil penyumbang adat dan salah satu putra daerah kampung labuhan ratu, menyatakan saya menolak keras atas apa yang direncanakan oleh kepala balai TNWK, terhadap perubahan zona inti hutan TNWK.
Karena saya manerima informasi bahwa balai TNWk bertujuan mengubah zona inti dan akan dikelola untuk dijadikan taman wisata internasional, yang secara otomatis kegiatan tersebut akan menyebabkan kerusakan ekosistem secara luas yang ada di hutan inti TNWK,di ketahui kondisi alamnya saat terjaga keasliannya serta masih alami..tutup bunk taufan.
Darwin.
