Jakarta, 6 Juli 2026 – Polemik terkait penolakan terhadap kehadiran Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara di Provinsi Bali masih menjadi perhatian publik. Setelah berbagai pernyataan penolakan yang disampaikan I Wayan Setiawan melalui media sosial, DPP Madas Nusantara menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan adanya dinamika politik di balik narasi tersebut.
Sebelumnya, I Wayan Setiawan mengajak masyarakat Bali untuk menolak kehadiran Madas Nusantara. Dalam sejumlah unggahannya, ia mengaitkan masyarakat Madura dengan berbagai konflik masa lalu, termasuk menyinggung peristiwa Sambas. Menurut DPP Madas Nusantara, penyampaian tersebut berpotensi menimbulkan stigma terhadap masyarakat Madura dan tidak mencerminkan kompleksitas sejarah konflik tersebut.
Dalam keterangannya, Bidang Advokasi dan Hukum DPP Madas Nusantara menyatakan bahwa muncul pembahasan di ruang publik mengenai rencana politik I Wayan Setiawan menuju Pemilihan Anggota DPD RI Bali Tahun 2029. Menurut mereka, hal itu memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kepentingan politik di balik narasi penolakan terhadap organisasi tersebut. Namun, hingga saat ini belum terdapat bukti yang mengonfirmasi adanya kaitan langsung antara pernyataan tersebut dengan agenda politik tertentu.
RASYIDI, C.PM., C.LOP. (Didik Castielo), mewakili Bidang Advokasi dan Hukum DPP Madas Nusantara, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kami menghormati kebebasan berpendapat. Namun kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk membangun stigma, menyebarkan narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa, ataupun menggiring opini yang dapat menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu. Bila terdapat kritik, hendaknya disampaikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Didik.
Ia juga menegaskan bahwa Madas Nusantara hadir sebagai wadah silaturahmi, pemberdayaan masyarakat Madura di perantauan, peningkatan sumber daya manusia, kegiatan sosial, advokasi hukum, serta sebagai mitra pemerintah, TNI, dan Polri dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk mengambil peran aparat keamanan maupun lembaga adat di Bali.
Lebih lanjut, DPP Madas Nusantara mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi di media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun jangan sampai kepentingan politik mengorbankan kerukunan antarsuku, antarumat beragama, dan persatuan bangsa,” kata Didik.
Di akhir keterangannya, DPP Madas Nusantara mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menyerahkan persoalan yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi yang diduga tidak benar kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Madas Nusantara menyatakan tetap berkomitmen menjadi organisasi yang menjunjung tinggi hukum, persaudaraan, dan nilai-nilai kebangsaan, serta akan terus bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan Indonesia.
