Yogyakarta, 27 Juni 2026 – Transformasi digital yang semakin masif telah mengubah berbagai sektor strategis, termasuk industri energi yang kini semakin mengandalkan teknologi informasi. Di balik peningkatan efisiensi tersebut, muncul tantangan baru berupa ancaman keamanan siber yang dinilai membutuhkan respons melalui pembaruan regulasi hukum nasional.
Persoalan tersebut menjadi perhatian utama dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta bertajuk “Keamanan, Kedaulatan, dan Ketahanan: Membingkai Ulang Strategi Hukum Nasional di Era Masyarakat Siber dan Energi Terbarukan.”
Seminar dipimpin Ketua Program Studi Magister Hukum UP45, Dr. Antonius Maria Laot Kian, serta menghadirkan akademisi, regulator, praktisi, dan mahasiswa untuk mendiskusikan strategi penguatan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan percepatan transisi energi.
Dalam forum tersebut, Dr. Gugun El Guyani, Dr. Sulistyo, dan Benny Danang Setianto menilai digitalisasi sektor energi memang memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan sistem. Namun, ketergantungan terhadap teknologi juga memperbesar potensi serangan siber yang dapat mengganggu infrastruktur penting negara.
Para narasumber mengingatkan bahwa apabila sistem digital di sektor energi mengalami gangguan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyedia layanan, tetapi juga dapat memengaruhi pelayanan publik, aktivitas ekonomi, hingga stabilitas nasional. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang mampu menghubungkan kebijakan keamanan siber dengan tata kelola sektor energi secara lebih terpadu.
Selain mendorong pembaruan regulasi, seminar juga menekankan pentingnya penerapan konsep safety-by-design, yakni memasukkan aspek keamanan sejak tahap perencanaan pembangunan proyek energi terbarukan. Langkah tersebut dinilai perlu didukung dengan audit keamanan dan evaluasi berkala agar sistem tetap terlindungi dari berbagai ancaman digital.
Diskusi juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sektor energi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, dunia pendidikan didorong menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi lintas bidang melalui penguatan kurikulum yang memadukan ilmu hukum, teknologi informasi, keamanan siber, energi, dan lingkungan.
Sebagai tindak lanjut, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penyusunan regulasi yang lebih terintegrasi, pembentukan kelompok kerja lintas sektor, penyelenggaraan lokakarya teknis, serta penyusunan policy brief yang akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Menutup seminar, Dr. Antonius Maria Laot Kian menegaskan bahwa reformasi hukum harus mampu mengikuti laju perkembangan teknologi agar Indonesia memiliki sistem regulasi yang adaptif. Menurutnya, sinergi antara aspek hukum, keamanan siber, dan pengembangan energi terbarukan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendukung terwujudnya ekonomi hijau.
Melalui penyelenggaraan seminar ini, UP45 Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya sebagai institusi akademik yang aktif memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap tantangan masa depan.
(RED)TIM)
